WALMAS, 23 Januari 2026** — Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 kembali membangkitkan semangat perlawanan rakyat Luwu. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Wija To Luwu memadati titik konsolidasi di Walmas, membawa satu tuntutan utama: pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Momentum HPRL dimaknai sebagai kelanjutan perjuangan rakyat Luwu melawan ketimpangan struktural dan jauhnya akses pelayanan publik.
Konsolidasi ini dihadiri oleh masyarakat Walmas bersama mahasiswa lintas daerah. Barisan ,IPMIL Raya Makassar, PC IPMIL Raya Sulawesi Tenggara (Sultra), dan IPMIL Raya Palu berdiri bersama Aliansi Masyarakat Walmas, menegaskan bahwa perjuangan Luwu Raya adalah gerakan kolektif lintas generasi dan lintas wilayah. Kehadiran mahasiswa perantauan memperkuat pesan bahwa aspirasi ini hidup dan mengakar di seluruh tubuh Wija To Luwu.
Ketua Umum PB IPMIL Raya, Abdul Hafid, dalam orasinya menegaskan bahwa HPRL bukan agenda seremonial belaka.
“Kita tidak sedang bernostalgia, kita sedang bertarung untuk masa depan. Delapan puluh tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi rakyat Walmas menunggu keadilan administrasi. Mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan sampai Luwu Tengah terwujud,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua PC IPMIL Raya Sultra, Murham, menekankan bahwa perjuangan Luwu Raya tidak mengenal jarak.
“Kami datang dari tanah perantauan membawa mandat Wija To Luwu. Kami ingin pulang ke rumah yang mandiri, yaitu Provinsi Luwu Raya. Dan rumah itu tidak akan pernah berdiri tanpa Luwu Tengah,” ujarnya.
Bagi masyarakat Walmas, pemekaran bukan isu politik elitis, melainkan persoalan pelayanan publik, kesejahteraan, dan masa depan generasi. Jarak pelayanan yang jauh dan rentang kendali pemerintahan yang panjang dinilai menjadi akar ketertinggalan wilayah.
Di tengah aksi, massa aksi ditemui langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Luwu (Muh.dhevy bijak pawindu, S.H yang menyatakan dukungan terbuka terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah.
“Pemekaran ini bukan kepentingan politik jangka pendek, tetapi kebutuhan nyata daerah. Rentang kendali yang terlalu jauh membuat pelayanan tidak maksimal. Dengan Luwu Tengah, pemerintahan akan lebih efektif dan pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Wakil Bupati.
Dukungan tersebut disampaikan usai rangkaian seremoni HPRL di Istana Kedatuan Luwu, di mana seluruh kepala daerah se-Luwu Raya juga menyatakan komitmen politik yang sama untuk mendorong pembentukan DOB sebagai langkah strategis menuju Provinsi Luwu Raya.
Sebagai bentuk eskalasi perjuangan, massa aksi melakukan penutupan arus lalu lintas di sejumlah titik strategis Luwu Raya (lockdown). Aliansi menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut dan tuntutan pemekaran bukan lagi wacana, melainkan harga mati.
